Kewajiban Dokumentasi Terkait Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Pada 31 Desember 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang kewajiban Wajib Pajak untuk membuat dan menyimpan dokumentasi terkait transaksi yang dilakukannya dengan pihak afiliasi. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dilakukan negara Indonesia yang tergabung dalam negara G20 di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project Action Plan 13.

Jenis Dokumentasi

Berdasarkan PMK-213/2016, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria wajib membuat dan menyimpan dokumentasi penentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukannya dengan pihak afiliasi. Terdapat 3 (tiga) jenis dokumentasi yang wajib dibuat dan disimpan oleh Wajib Pajak, yaitu:

  1. Dokumen Induk (Master File);
  2. Dokumen Lokal (Local File); dan/atau
  3. Laporan Per Negara (Country by Country Reports).

Kriteria Wajib Membuat dan Menyimpan Dokumentasi

PMK-213 memberikan beberapa kriteria untuk menentukan apakah Wajib Pajak wajib membuat dan menyimpan dokumentasi penentuan harga transfer. Kriteria ini dibedakan antara Dokumen Induk, Dokumen Lokal dan Laporan Per Negara.

Kriteria untuk wajib membuat dan menyimpan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal adalah sebagai berikut:

  • Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  • Total nilai transaksi afiliasi barang berwujud tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah); atau
  • Nilai transaksi afiliasi lainnya (penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud) tahun sebelumnya masing-masing lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); atau
  • Terdapat transaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Sedangkan kriteria untuk membuat dan menyimpan Laporan Per Negara adalah sebagai berikut:

  • Merupakan induk dari Grup Usaha dan memiliki peredaran bruto konsolidasi Grup Usaha pada tahun pajak bersangkutan paling sedikit Rp. 11.000.000.000.000 (sebelas triliun rupiah); atau
  • Merupakan anggota dari Grup Usaha yang entitas induk memenuhi syarat sebagai berikut:
    • Memiliki peredaran bruto konsolidasi setara dengan 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta euro) berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional induk pada 1 Januari 2015; dan
    • Negara atau yurisdiksi tempat induk berdomisili:
      • tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; atau
      • tidak memiliki perjanjian QCAA dengan pemerintah Indonesia; atau
      • Pemerintah Indonesia tidak dapat memperoleh Laporan Per Negara.

Batas Waktu

Berbeda dengan peraturan-peraturan terkait dokumentasi penentuan harga transfer sebelumnya. PMK-213/2016 mengatur mengenai batas waktu dokumentasi penentuan harga harus tersedia. Untuk Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, batas waktu tersedianya adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan Laporan Per Negara, batas waktu tersedianya adalah 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak.

Informasi Minimal

Selain mengatur hal-hal tersebut diatas, PMK-213/2016 juga mengatur mengenai informasi minimal yang harus diungkapkan pada dokumentasi penentuan harga transfer.

Untuk Dokumen Induk, informasi minimal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

  1. Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
  2. Kegiatan usaha yang dilakukan;
  3. Harta tidak berwujud yang dimiliki;
  4. Aktifitas keuangan dan pembiayaan; dan
  5. Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.

Untuk Dokumen Lokal, informasi minimal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

  1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
  2. Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
  3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
  4. Informasi keuangan; dan
  5. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

Untuk Laporan Per Negara, informasi yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

  1. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktifitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan
  2. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

Sanksi

PMK-213 juga mengatur mengenai sanksi terkait kewajiban pembuatan dan penyimpanan dokumentasi penentuan harga transfer. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan dokumentasi melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka dokumentasi yang disampaikan tidak dipertimbangkan. Kemudian dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumentasi, maka Wajib Pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban membuat dan menyimpan dokumentasi penentuan harga transfer. Selain itu, terdapat sanksi administrasi berupa kenaikan dari pajak yang kurang dibayar akibat kedua hal tersebut diatas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *